Persekongkolan Jahat dibalik Utang Luar Negeri
Transaksi
utang luar negeri tidak bisa dipandang sebagai transaksi utang piutang
biasa. Hal ini dibuktikan oleh kehadiran utang luar negeri yang telah
berlangsung sejak awal kemerdekaan, kemudian berlanjut pada masa
pemerintahan Soeharto dan masih berlangsung pemerintahan Kemerdekaan
Indonesia mendapat pengakuan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB),
setelah pemerintah Indonesia mau menanggung beban utang luar negeri yang
dibuat oleh Hindia Belanda. Praktis sejak tahun 1950, pemerintah
Indonesia serta merta memiliki utang yang terdiri dari utang luar negeri
warisan Hindia Belanda senilai US$ 4 miliar dan utang luar negeri baru
Rp. 3,8 miliar.
Ketika
pemerintahan Soekarno melakukan pembuatan utang luar negeri baru
maka pemerintah tidak bisa menghindar dari tekanan pihak pemberi utang.
Tabel Pembuatan Utang Luar Negeri
Tahun Jumlah
1950 Rp. 3,8 miliar
1951 Rp. 4,5 miliar
1952 Rp. 5,3 miliar
1953 Rp. 5,2 miliar
1954 Rp. 5,2 miliar
1955 Rp. 5,0 miliar
1956 Rp. 2,9 miliar
Sumber: Higgins, 1957
Dalam periode 1950-1956 pembuatan utang selalu diikuti dengan adanya intervensi dari pemberi
utang (asing). Peristiwa pertama intervensi asing dalam pemberian utang
ini terjadi pada tahun 1950, ketika pemerintah AS bersedia memberikan
pinjaman sebesar US$100 juta. Melalui pemberian utang tersebut,
pemerintah Amerika Serikat (AS) menekan Indonesia untuk mengakui
keberadaan pemerintahan Bao Dai di Vietnam. Karena tuntutan
tersebut tidak segera dipenuhi, pemberian pinjaman itu akhirnya tertunda
pencairannya (Weinstein, 1976: 210)
Peristiwa kedua terjadi pada 1952. Setelah menyatakan komitmennya untuk memberikan pinjaman, pemerintah AS kemudian mengajukan tuntutan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengembargo pengiriman bahan-bahan mentah strategis ke China.
Sebagai negara produsen karet dan anggota PBB, secara tidak langsung tuntutan tersebut 'terpaksa‘ dipenuhi Indonesia.
Peristiwa yang paling dramatis terjadi pada 1964. Menyusul keterlibatan Inggris dalam konfrontasi
dengan Malaysia, pemerintah Indonesia segera menyikapi hal itu
dengan menasionalisasikan perusahaan Inggris. Ini adalah nasionalisasi
kedua yang dilakukan Indonesia setelah nasionalisasi perusahaan Belanda pada 1956.
Mengetahui hal itu, pemerintah AS segera turut campur. Setelah beberapa waktu sebelumnya menekan
Indonesia untuk mengaitkan pencairan pinjamannya dengan program
stabilisasi IMF, AS kemudian mengaitkan pencairan pinjaman berikutnya
dengan tuntutan untuk mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia.
Campur tangan AS tersebut-di tengah maraknya demonstrasi menentang pelaksanaan program stabilisasi
IMF di Tanah Air-ditanggapi Soekarno dengan mengecam utang luar negeri
dan menentang AS. Pernyataan, ‖Go to hell with your aid‖, yang sangat
terkenal itu adalah bagian dari ungkapan kemarahan Soekarno kepada negara tersebut.
Penolakan Soekarno yang sangat keras tersebut harus dibayar dengan kejatuhannya dari kursi Kepresidenan.
Ketika krisis ekonomi-politik nasional memuncak pada 1965, Soekarno
secara sistematis mendapat tekanan untuk menyerahkan kekuasaannya kepada
Soeharto tepat 11 Maret 1966.
Hal
ini menandai berakhirnya era pemerintahan Soekarno dan dimulainya era
pemerintahan Soeharto dengan Orde Baru-nya di Indonesia. Pada era
pemerintahan Soeharto, selain Indonesia kembali dalam kontrol IMF dan
Bank Dunia, kedua jenis warisan utang pada masa Soekarno juga disepakati
untuk dibayar. Utang luar negeri warisan Hindia Belanda disepakati
untuk dibayar selama 35 tahun terhitung sejak 1968, sehingga lunas pada
2003. Sedangkan utang luar negeri warisan Soekarno disepakati untuk dibayar selama 30 tahun terhitung sejak 1970, dan bakal lunas pada 1999.
Selain itu para pemegang otoritas kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru ini diisi oleh
orang-orang yang dibina oleh pemerintah Amerika Serikat. Mereka
membawa perekonomian Indonesia kearah ekonomi pasar liberal atau
liberalisme. Para penguasa kebijakan ini kemudian dikenal dengan sebutan Mafia Berkeley.
Para ekonom yang menguasai kebijakan perekonomian nasional sejak Orde Baru berkuasa antara lain adalah Widjojo Nitisastro, Subroto, Ali Wardhana, Mohammad Sadli, dan Emil Salim.
Pemerintahan yang dikendalikan para ekonom Mafia Berkeley ini selain menunda pembayaran
utang luar negeri selama beberapa tahun, mereka juga menggalang
pembuatan utang luar negeri baru, dan membuka pintu bagi masuknya
investasi asing secara besar-besaran ke Indonesia.
Ternyata kehadiran Mafia Berkeley yang tidak dapat dipisahkan dari proyek besar kapitalisme internasional untuk menggulingkan Soekarno telah hadir jauh sebelum Soekarno digulingkan.
Mafia Berkeley bekerja keras mempersiapkan segala alat legitimasi, berupa Undang-Undang, rencana pembangunan, dan proposal pinjaman, yang memungkinkan bekerjanya tangan-tangan kapitalisme internasional dan pemerintahan tangan besi di sini.
Dari tulisan hasil penelitian David Ransom ini juga mengungkapkan adanya rangkaian kerja sistematis
keterlibatan Amerika Serikat melalui Mafia Berkeley sebagai pemegang
otoritas kebijakan didalam pemerintahan Indonesia. Termasuk kebijakan
politik Amerika Serikat dengan dalih anti-komunisnya untuk menjerat
bangsa-bangsa dan negeri-negeri lain untuk masuk ke dalam strategi kapitalisme global.
Sementara itu badan intelijen Amerika Serikat (CIA) telah menyusupi hampir semua badan, lembaga,
kekuatan sosialpolitik, dan oknum-oknum penting untuk kemudian
diperalatnya. Termasuk melibatkan yayasan-yayasan yang menyediakan
dana-dana bantuan pendidikan semacam Ford Foundation dan Rockefeller
Foundation, yang di samping sering memberikan bantuan-bantuan
perlengkapan, tenaga-tenaga ahli, juga membiayai pengiriman mahasiswa-mahasiswa di luar negeri itu; adalah alat, pangkalan (sarang) dan kedok CIA untuk melancarkan operasi-operasinya ke berbagai penjuru dunia.
Sedangkan perguruan tinggi-perguruan tinggi seperti: Berkeley, Cornell, MIT (Massachusetts Institute
of Technology), Harvard dan lain-lain menjadi sarang dan dapur CIA
untuk mencekokkan ilmu-ilmu liberal dan meng-amerika-kan para mahasiswa
yang datang dari berbagai negeri itu (termasuk Indonesia) serta
menggemblengnya menjadi agen dan kaki tangannya yang setia. Bahkan
banyak badan-badan pendidikan dan perikemanusiaan itu sekedar dijadikan kedok semata-mata untuk kepentingan CIA.
Dengan mengikuti tulisan David Ransom ini maka kita dapat memahami mengapa Soekarno mesti digulingkan dan nasionalisme yang dibawakannya mesti dihancurkan.
Termasuk memahami bagaimana kaum Sosialis Kanan/PSI telah berpuluh tahun mengadakan persengkongkolan
dengan CIA untuk merebut kekuasaan di Indonesia ini dari
tangan Soekarno dan peran Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di
Jakarta sebagai dapur dan sarang komplotan PSI-CIA. Dari kampus ini
pulalah mereka melancarkan gerilya politik (gerpol) dan subversinya ke mana-mana.
David Ransom juga menguak para aktor yang berperan dalam proyek imperium kapitalisme Amerika. Diantara mereka terdapat nama-nama sebagai tenaga ahli yang diperbantukan dari A.S untuk Indonesia seperti Guy Pauker, George Kahin, John Howard, Harris, Glassburner.
Sementara itu kaum Sosialis Kanan/PSI juga ikut terlibat didalamnya. Mereka antara lain adalah Soemitro Djojohadikusumo, Widjoyo Nitisastro, Sadli, Emil Salim, Subroto, Barli Halim, dan Sudjatmoko.
Menurut Ransom, mereka adalah orang-orang yang sengaja dipopulerkan sebagai kaum teknokrat-ekonom kaliber internasional untuk dapat menduduki posisi-posisi penting dalam lembaga-lembaga pemerintahan melalui permainan bersama yang licik.
Bahkan mereka juga menggunakan SESKOAD yang merupakan: ―kawah candradimukanya perwira-perwira
Tinggi AD Indonesia itu, melalui Soewarto (seorang Letjen
Komandan SESKOAD yang telah meninggal dua tahun yang lalu) bersama kaum
Sosialis Kanan/PSI untuk kepentingan-kepentingan yang digariskan Amerika Serikat.
Peranan dan usaha Mafia Berkeley yang berkerumun di sekitar Jenderal Soeharto telah menumpuk
jumlah utang luar negeri pemerintah, yang pada akhir masa
pemerintahan Soekarno berjumlah sebesar US$ 6,3 miliar lantas membengkak
menjadi US$ 54 miliar saat kejatuhan Soeharto pada 1998. Utang tersebut masih terus bertambah sampai dengan saat ini.
Dengan mengikuti secara seksama uraian David Ransom maka kita akan bisa meyakini bahwa ada
persekongkolan jahat dengan menggunakan utang luar negeri sebagai
alatnya. David Ransom juga sudah menjelaskan siapa yang terlibat dalam
persekongkolan jahat tersebut termasuk bagaimana mereka bekerja dalam
melakukan kejahatan yang menyengsarakan rakyat dibanyak negara, termasuk Indonesia.
Jakarta, 5 Juni 2006
Koordinator Nasional Koalisi Anti Utang (KAU)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar